Home » hukum » Telkomsel dan XL Didenda Rp25 Milyar

Telkomsel dan XL Didenda Rp25 Milyar

sruput teh hangat

kawan yg baik. blog ini di dedikasikan buat warga legok permai. sebagai proses komunikasi dan informasi jadilah kontributor blog ini jabat hati

Like This

Lima perusahaan telekomunikasi didenda lantaran melakukan kartel tarif SMS antar sesama operator. Mereka adalah XL, Telkomsel, Telkom, Bakrie Telecom dan Mobile-8. Akibat penetapan tarif tersebut, konsumen dirugikan Rp2,8 trilyun.

PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) kembali menelan pil pahit. Kedua BUMN bidang telekomunikasi itu dinyatakan bersalah oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Rabu (18/6). Mereka didenda masing-masing Rp25 milyar (Tekomsel) dan Rp18 milyar (Telkom) lantaran terbukti melakukan penetapan harga short message service (SMS) dengan sejumlah operator telekomunikasi lainnya.

Bagi Telkomsel dan Telkom, sanksi dari KPPU ini merupakan yang kedua kalinya. Sebelumnya, Telkomsel (dalam perkara Temasek Holding Pte Ltd) pernah dinyatakan bersalah karena melakukan monopoli atas jasa telepon seluler. Sedangkan Telkom diputus bersalah karena melakukan pemblokiran sambungan langsung internasional (SLI).

Selain Telkomsel dan Telkom, empat operator telekomunikasi lainnya yang menjadi Terlapor dalam perkara No 26/KPPU-L/2007 ini juga dinyatakan bersalah oleh KPPU. Keempatnya adalah PT Excelcomindo Pratama Tbk (XL), PT Bakrie Telecom (Btel), PT Mobile-8 Telecom Tbk (Mobile-8) dan PT Smart Telecom (Smart). XL didenda Rp25 milyar, Btel Rp4 milyar dan Mobile-8 Rp5 milyar.

Smart tidak dikenakan denda lantaran perusahaan milik Grup Sinar Mas tersebut merupakan pemain baru (new entrant) yang terakhir masuk ke pasar, sehingga memiliki posisi tawar yang paling lemah. Sementara tiga Terlapor lainnya, dinyatakan tidak bersalah oleh KPPU. Mereka adalah PT Indosat Tbk, PT Hutchison CP Telecommunication (Operator 3) dan PT Natrindo Telepon Seluler (NTS).

Majelis Komisi yang terdiri dari Dedie S. Martadisastra (Ketua), Erwin Syahril dan M. Nawir Messi (masing-masing anggota) menyatakan XL, Telkomsel, Telkom, Btel, Mobile-8 dan Smart terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli). Pasal 5 berintikan larangan membuat perjanjian untuk menetapkan harga atau biasa disebut kartel.

Pasal 5:

Ayat (1), Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

Ayat (2), Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:

  1. Suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau
  1. Suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

Seperti disebutkan tadi, tindakan kartel itu dilakukan melalui penetapan harga SMS off-net (antar operator) yang dilakukan para operator penyelenggara jasa telekomunikasi pada periode 2004 sampai 1 April 2008.

Sekedar mengingatkan, perkara ini berawal dari laporan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Pengawas bisnis “halo-halo” ini menemukan adanya persaingan tidak sehat di industri telekomunikasi. Bentuk persaingannya ya itu tadi, penetapan harga SMS off-net.

Selama proses pemeriksaan, Tim Pemeriksa KPPU memperoleh fakta-fakta adanya penyimpangan UU Anti Monopoli. Fakta itu antara lain, pada periode 1994-2004 hanya terdapat tiga operator telekomunikasi seluler di Indonesia dan berlaku satu tarif SMS sebesar Rp350. Namun, kala itu tidak ditemukan adanya kartel di antara operator. Alasannya, tarif yang terbentuk terjadi karena struktur pasar yang oligopoli.

Lalu, pada periode 2004-2007 industri telekomunikasi seluler ditandai dengan masuknya beberapa operator baru. Kondisi itu ikut mewarnai situasi persaingan tarif telepon. Harga SMS yang berlaku untuk layanan SMS off-net dalam priode tersebut berkisar pada Rp250-Rp350. Dari sinilah mulai timbul kecurigaan dari Tim Pemeriksa. Ternyata, selama periode tersebut Tim menemukan beberapa klausula penetapan harga SMS oleh XL dan Telkomsel yang tidak boleh lebih rendah dari Rp 250. Klausula itu dimasukan ke dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) Interkoneksi antara operator, sebagaimana tertera dalam Matrix Klausula Penetapan Tarif (MKPT) SMS dalam PKS Interkoneksi.

Majelis Komisi menilai, motif XL dan Telkomsel mencantumkan klausula harga dalam PKS Interkoneksi untuk menghindari spamming yang dilakukan oleh operator new entrant, bukan untuk membentuk suatu kartel. Hal ini dilakukan lantaran pemerintah tidak mengatur soal perhitungan tarif SMS. Sehingga Telkomsel merasa perlu untuk melakukan pengaturan sendiri (self-regulatory). Namun, Majelis Komisi menganggap tidak seharusnya kekhawatiran XL dan Telkomsel itu dituangkan dalam PKS yang mencantumkan klausula penetapan harga.

Kemudian, pada Juni 2007, berdasarkan hasil pertemuan BRTI dengan Asosiasi Telepon Seluler Indonesia (ATSI), ATSI mengeluarkan surat himbauan kepada seluruh anggotanya untuk membatalkan kesepakatan harga SMS. Nyatanya himbauan tersebut dihiraukan oleh anggota ATSI. Tim Pemeriksa melihat tidak terdapat perubahan harga SMS off-net yang signifikan di pasar. Sehingga, dengan harga SMS yang tidak berubah, Tim Pemeriksa menilai kartel harga SMS masih efektif terjadi sampai dengan April 2008, ketika terjadi penurunan tarif dasar SMS off-net di pasar.

Konsumen rugi Rp2,8 trilyun

Akibat kartel tersebut, Majelis Komisi melihat adanya kerugian konsumen yang dihitung berdasarkan selisih penerimaan harga kartel dengan penerimaan harga kompetitif SMS off-net. Selisih itu sekitar Rp2,8 trilyun. Sayang, KPPU tidak pada posisi berwenang untuk menjatuhkan sanksi ganti rugi untuk kepentingan konsumen.

Kerugian konsumen itu berupa hilangnya kesempatan konsumen untuk: memperoleh harga SMS yang lebih rendah, mengunakan layanan SMS yang lebih banyak pada harga yang sama, kerugian intangible konsumen lainnya, serta terbatasnya alternatif pilihan konsumen, selama kurun waktu 2004-April 2008.

Tabel Perhitungan Kerugian Konsumen*

(Berdasarkan proporsi pangsa pasar operator pelaku)

Tahun

Telkomsel

XL

Mobile-8

Telkom

Bakrie Telecom

Smart

Total

2004

311,8

53,4

2,6

12,2

5,8

385,8

2005

446,3

62,4

10,2

30,6

7,8

557,4

2006

615,5

93,7

15,9

59,3

17,5

801,9

2007

819,4

136,4

23,6

71,2

31,8

0,1

1.082,5

Total

2.193,1

346

52,3

173,3

62,9

0,1

2.827,7

Sumber: Putusan KPPU

* dalam milyar rupiah

Berbeda dengan konsumen, operator telekomunikasi justru diuntungkan dengan perilaku kartel ini. Berdasarkan laporan keuangan dari enam Terlapor yang diterima KPPU, total pendapatan keenam operator tersebut sejak 2004-2007 sungguh luar biasa. Jumlahnya mencapai Rp133,8 trilyun.

Tabel Pendapatan Operator Pelaku Kartel

(dalam milyar rupiah)

Tahun

Telkomsel

XL

Mobile-8

Telkom

Bakrie Telecom

Smart

Total Pendapatan Industri

2004

14.765,08

2.528,46

124,91

575,4

275,03

n.a

18.268,91

2005

21.132,91

2.956,38

482,6

1.449,7

369,06

n.a

26.390,65

2006

29.145,19

4.437,17

751,19

2.806,2

829,36

n.a

37.969,1

2007

38.799

6.459,77

1.117,74

3.372,39*

1.503,39

4

51.856,29

Total

103.842,18

16.381,81

2.476,44

8.203,69

2.976,84

4

133.884,95

Sumber: Putusan KPPU

*dihitung dari perkalian ARPU dengan jumlah pelanggan (annual report Telkom 2007)

Menurut Majelis Komisi, dengan tidak adanya regulasi khusus mengenai SMS, mengakibatkan operator mengambil tindakan untuk mengatur keseimbangan lalu lintas (traffic) SMS antar operator melalui instrumen harga. Makanya, seperti yang disebutkan tadi, Telkomsel sebagai operator dengan pangsa pasar terbesar berinisiatif melakukan tindakan self-regulatory. Hanya, tindakan Telkomsel tersebut bertentangan dengan UU Anti Monopoli. Langkah Telkomsel yang “salah” itu kemudian diikuti XL. Tindakan Telkomsel dan XL dilekatkan sebagai bagian dari perjanjian interkoneksi antar operator. Sehingga operator-operator new entrant tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti persyaratan tarif minimal SMS (Rp250) tersebut.

Ujung-ujungnya konsumen-lah yang kembali dirugikan. Maka dari itu, dalam putusannya Majelis Komisi merekomendasikan kepada pemerintah untuk segera menyusun peraturan mengenai interkoneksi SMS yang tidak merugikan konsumen.

Harga paling wajar

Putusan ini disambut sinis oleh para terlapor. Kuasa hukum XL Stefanus Haryanto mengaku kecewa dengan putusan itu. Begitu pula dengan Ignatius Andy, kuasa hukum Telkomsel. “Menurut hemat kami, sebenarnya tidak ada kartel dalam hal ini. Harga yang diterapkan adalah harga market (pasar),” jelas Ignatius kepada puluhan wartawan yang mengerumuninya usai sidang di ruang Audio Visual, Gedung KPPU, Jakarta.

Menurutnya, harga yang ditetapkan oleh kliennya sudah pas. “Justru harga kami adalah harga yang paling wajar dan paling menguntungkan konsumen,” tambah pendiri dan advokat Ignatius Andy Law Offices ini.

Namun, baik Ignatius maupun Stefanus belum mau buru-buru menyatakan keberatan atas perkara ini. “Bisa banding, bisa menerima. Itu kan hak klien,” cetus pria yang menjadi pengacara STT Telecommunications Ltd., dalam perkara Temasek itu


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Data Arsip

%d bloggers like this: