Home » hukum » halo apakah ini bapak anu…?

halo apakah ini bapak anu…?

sruput teh hangat

kawan yg baik. blog ini di dedikasikan buat warga legok permai. sebagai proses komunikasi dan informasi jadilah kontributor blog ini jabat hati

Like This

Awas, Perusahaan Telekomunikasi Dilarang Berikan Data Pelanggan!
Kampanye Pemilu:

[7/8/08]

Ditjen Postel dan BRTI sepakat untuk melarang penyelenggara telekomunikasi memberikan data nomor pelanggan kepada pelaksana kampanye atau penyedia konten. Tujuannya agar tidak jadi penyalahgunaan kampanye pemilu.

Perusahaan penyelenggara telekomunikasi mesti waspada. Pasalnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Muhammad Nuh akan melarang perusahaan halo-halo itu untuk memberikan data nomor pelanggan maupun data lain yang terkait dengan pelanggan kepada pelaksana kampanye dan atau penyedia konten. Ketentuan itu nantinya diatur dalam Rancangan Peraturan Menkominfo tentang Kampanye Pemilihan Umum Melalui Sarana dan Prasarana Telekomunikasi.

Memang, beleid tersebut belum final. Baik Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Ditjen Postel) Depkominfo maupun Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) sudah menyepakatinya. Tinggal menunggu palu diketuk oleh Menteri.

Pihak Ditjen Postel dan BRTI, Rabu (06/8) mengadakan pertemuan bersama dengan sejumlah perusahaan telekomunikasi dan pihak lain seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Pertemuan itu guna membahas penyusunan rancangan Peraturan Menkominfo tersebut. Sekedar tahu saja, alasan dibuatnya rancangan peraturan ini tak lepas dari dibolehkannya kampanye pemilu melalui sarana dan prasrana telekomunikasi.

Kepala Bagian Umum dan Humas Gatot S. Dewa Broto menjelaskan, ada beberapa ketentuan dalam rancangan Peraturan Menkominfo yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Dua diantaranya mengenai larangan bagi pelaksana kampanye dan kampanye pemilu melalui sarana dan prasarana telekomunikasi.

Mengenai kampanye pemilu melalui sarana dan prasarana telekomunikasi, dalam rancangan itu dijelaskan kegiatan itu bisa dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung oleh penyelenggara telekomunikasi, baik melalui kerjasama dengan penyelenggara telekomunikasi maupun dengan penyelenggara konten (content provider).

Kampanye pemilu tersebut dapat menggunakan layanan jasa teleponi dasar dan fasilitas layanan tambahannya. Yakni, jasa pesan singkat (SMS) dan jasa pesan multimedia (Multimedia Messaging Service/MMS), jasa nilai tambah teleponi, dan atau jasa multimedia.

Apabila perusahaan telekomunikasi menemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, perusahaan wajib menghentikan kerjasama dengan pelaksana kampanye dan atau dengan penyelenggara konten (content provider).

Yang lebih penting lagi adalah penyelenggara telekomunikasi dilarang memberikan data nomor pelanggan jasa telekomunikasi maupun data lain yang terkait dengan pelanggan jasa telekomunikasi kepada pelaksana kampanye dan atau penyelenggara konten.

Dalam pertemuan antara Dirjen Postel, anggota BRTI dengan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 24 Juli lalu, dimungkinkan adanya penggunaan layanan SMS untuk kegiatan kampanye. Menurut Gatot, potensi penggunaan layanan SMS ini mengacu pada pasal 89 Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pasal 89

Ayat (1) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak dan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan kampanye Pemilu oleh Peserta Pemilu kepada masyarakat.

Ayat (3) Pesan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suaran dan gambar, yang brsifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.

Sebelumnya, Menkominfo Muhammad Nuh mengatakan SMS kampanye pemilu memang perlu diatur agar tidak disalahgunakan. Menurutnya, pada masa tenang atau pada hari H, teknologi telekomunikasi seperti SMS bisa disalahgunakan untuk melakukan kampanye.

Anggota KPU Abdul Aziz pertengahan bulan lalu menegaskan, KPU tidak mengatur mengenai kampanye melalui SMS di peraturan KPU No. 19 Tahun 2008. Seperti dilansir Antara News, Aziz mengusulkan agar ada badan yang membuat regulasi tentang kampanye lewat SMS maupun layanan lain yang disediakan penyedia jasa telekomunikasi.

(Sut)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Data Arsip

%d bloggers like this: